Implementasi Kebijakan Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)

Abstract

ABSTRAK
MUHAMAD FEBRI RAMDANI. Implementasi Kebijakan Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Dibimbing oleh MARTUA SIHALOHO.

Redistribusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah sebuah upaya implementasi kebijakan agraria. Kebijakan agraria tersebut berupa asset reform (penataan aset) eks lahan perkebunan dengan skema legalisasi aset berwujud sertifikasi bidang lahan. Namun dalam pelaksanannya pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut merupakan agenda reforma agraria. Atas dasar klaim tersebut, penting untuk meninjau access reform (penataan akses) bekerja, karena pada hakikatnya reforma agraria merupakan asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses) yang berjalan beriringan, dengan bertujuan untuk menata ketimpangan penguasaan lahan agar terwujudnya keadilan agraria (agrarian justice). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang didukung kualitatif dengan pendekatan sensus. Metode yang digunakan untuk menentukan responden ialah purposive sampling dengan teknik non probability sampling. Pengolahan data menggunakan uji statistik rank spearman untuk melihat hubungan variabel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa tingkat asset reform berada pada kategori rendah. Hasil uji statistik menunjukan bahwa asset reform berhubungan dengan access reform dan asset reform berhubungan dengan ketimpangan penguasaan lahan.

Kata kunci: access reform, asset reform, keadilan agraria, reforma agraria

ABSTRACT
MUHAMAD FEBRI RAMDANI. Implementation of Agrarian Policy and Land Tenure Inequality (Case of Ex-HGU Land in Cipeuteuy Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency, West Java Province). Supervised by MARTUA SIHALOHO.

Land redistribution has been done by government as an effort of agrarian policy implementation. The policy came in form of asset reform of ex-plantation land with asset legalization scheme (land-part certification). But the government claimed that this policy is one of the agrarian reform agenda. It is important to observe how this access reform works, because agrarian and access reform can’t be separated one another, with purpose to reduce the inequality of land tenure so that the agrarian justice can be reach. This research used quantitative method supported by qualitative data, using the census approachment. Purposive sampling with non probabilty sampling used to specify the respondent. The data processed by rank spearman statistic test to analyze the relation between variable. This research shows a low level of asset reform. The statistic test shows that the low asset reform have a strong relation to low access reform, and high inequality of land tenure.

Key words: access reform, agrarian justice, agrarian reform, asset reform